DPR: Pemecatan Kapolri Wewenang Penuh Presiden

Kapolri-Bambang_DanhuriMeski pengangkatan Kapolri sesuai persetujuan DPR, namun penghentian pejabat setingkat menteri itu menjadi kewenangan penuh presiden. DPR tidak bisa mengintervensi presiden meski publik menginginkan pemberhentian itu.

Sebagaimana diketahui, pemutaran rekaman pembicaraan dugaan rekayasa terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa kemarin menuai reaksi publik. Munculnya oknum Kepolisian dan Kejaksaan dalam rekaman itu menyebabkan publik geram dan menginginkan adanya pembenahan, bahkan sampai pada pemberhentian Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“(Pemberhentian Kapolri) itu kewenangan presiden karena presiden yang mengangkat, meski dengan persetujuan DPR. Kalau memang tidak sanggup melakukan pembenahan ya memang harus diganti,” kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Tohari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2009).

Menurut Hajriyanto, ada rekaman itu merupakan momen yang tepat untuk dilakukan pembenahan terhadap dua institusi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. “Karena pada saat rekaman diputar nama-nama oknum disebutkan. Sebenarnya masalah rekaman bukan hal yang baru, hanya saja susah diendus bukti-buktinya. Dan DPR meminta agar pihak-pihak terkait juga melakukan pembenahan,” jelasnya.

Ada batas waktu? “Presiden yang harus menafsirkan sendiri terhadap masalah serta reaksi dari publik seperti apa,” pungkasnya.

 

(Maria Ulfa Eleven Safa – http://news.okezone.com/read/2009/11/04/339/272078/dpr-pemecatan-kapolri-wewenang-penuh-presiden)

%d blogger menyukai ini: